Lawakan Politik Wakil Kita? (Bagian 7)

Anomali Cuaca dan ‘Perdagangan Karbon’*



Seminggu terakhir, di banyak belahan bumi terjadi anomali cuaca. Seperti yang dialami Australia, cuaca dan udara yang mestinya panas, justru berganti menjadi dingin. Bahkan butiran saljupun turun dan menutup sebagian jalan. Beberapa pakar kemudian menyebutkan bahwa ini merupakan bukti nyata efek pemanasan global. Memang, tidak semua ilmuwan sependapat dan manganggap kesimpulan tersebut terkesan buru-buru.



Namun, melihat apa yang terjadi belakangan, tak salah kiranya jika kita lebih mengamini adanya ancaman global warming. Sepintas, kejadian yang menimpa Amerika-Eropa-Australia tidaklah merisaukan negara kita. Tapi, merujuk pemaparan Edvin Aldrian, Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut perairan kita sebagai ‘mesin cuaca dunia’. Mestinya menjadikan untuk mawas diri.



Terlebih mayoritas negara maju juga menganggap kita sebagai ‘paru-paru’ dunia. Pelabelan tersebut cukup beralasan. Apalagi dengan (masih) adanya hutan di wilayah kita. Sebagaimana diketahui, guna mengatasi perubahan iklim, keberadaan hutan memang tidak bisa dianggap sepele. Fungsinya sebagai penyaring karbondioksida (CO2) diyakini mampu mengurangi emisi gas buang hingga sekian persen.



Duniapun mempercai kita dalam barisan depan menghadapi bahaya pemanasan global. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) membahas perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sempat digelar di Bali pada 3-14 Desember 2007 lalu. Hasilnya? Indonesia didikung penuh dalam upayanya menjaga sekaligus melestarikan hutan yang tersisa.



Disatu sisi, kita dapat berbangga diri atas apresiasi tersebut. Tapi disisi lain, retorika dukungan negara maju itu juga dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Mengapa demikian?



Sebagaimana kritik Muhammad Ridwan dan Anand Krishna, anggota delegasi Indonesia pada KTT di Bali silam, yang menyatakan bahwa pemerintah kita hanya mengejar dana Rp. 37,5 trilyun yang dijanjikan negara maju.[1] Bahkan kedua tokoh tersebut menilai bahwa isu global warming telah menyediakan sebuah praktek ‘perdagangan karbon’.

Khususnya bagi negara maju sebagai penyedia modal, dan negara berkembang yang memiliki hutan sebagai ‘tukang’. Jadi tak usah heran jika suatu saat nanti negara maju yang merasa membiayai indonesia dalam menjaga hutan meminta suatu imbalan. Seperti meminta ‘jatah’ dari hasil hutan, atau bahkan yang lebih parah, mereka menjadikan hutan kita sebagai penyedia bahan baku bagi mereka.



Anomali cuaca kali ini, kiranya mempertegas posisi Indonesia bagi dunia. Sepantasnya, jika kita mulai berbenah. Sebab, permasalahan lingkungan bukan hanya masalah satu wilayah saja. Selain bertugas mengurus hutan sendiri, pemerintah juga harus lebih berani mengampanyekan penanaman pohon kepada negara maju.

Jadi, kita tidak melulu ‘mengemis’ pendanaan pengurusan hutan. Tapi juga mengritik negara maju sekaligus penghasil karbon untuk punya hutan. Bukankah alangkah lebih adil, apabila setiap negara di belahan bumi memiliki hutan masing-masing?







[1] Dana tersebut disinyalir untuk kepentingan pemilu 2009. lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Perubahan_Iklim_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_2007 diunduh 29 desember 2010 jam 22.00 wib



* Rumah Pantarhei, 29 Desember 2010 I 23.30 WIB